Bangka Belitung, infoberitababel.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta menegaskan bahwa kondisi Jembatan Emas di Pangkalpinang yang hingga kini belum berfungsi optimal tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jum’at (13/03/2026).
Ia meminta pemerintah daerah segera menentukan langkah teknis yang jelas agar jembatan tersebut dapat kembali dimanfaatkan sebagai sarana penghubung wilayah.
Menurut Edi, kebijakan pemerintah daerah yang sementara ini tidak lagi mengoperasikan sistem buka–tutup pada jembatan tersebut dapat dimaklumi jika dilihat dari keterbatasan anggaran daerah. Pasalnya, biaya operasional dan pemeliharaan mekanisme tersebut terbilang cukup tinggi, sementara kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas.
Ia mengatakan, pemerintah daerah harus jujur mengakui bahwa kemampuan APBD memang memiliki batas. Jika dipaksakan mengoperasikan sistem buka–tutup dengan biaya besar, hal itu tentu akan menjadi beban tersendiri bagi keuangan daerah.
Meski begitu, Edi menilai kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan infrastruktur strategis itu kehilangan fungsinya. Menurutnya, persoalan yang perlu segera dicari jawabannya bukan hanya soal operasional, melainkan solusi teknis yang lebih rasional dari sisi desain maupun konstruksi.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani untuk segera berkoordinasi dengan DPRD, dinas teknis PUPR, serta balai teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia guna meninjau ulang konsep teknis Jembatan Emas secara menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi terhadap desain teknis jembatan sangat penting dilakukan. Pemerintah perlu menilai kembali apakah sistem buka–tutup masih layak dipertahankan, atau justru perlu diubah dengan konsep konstruksi baru, misalnya dengan meningkatkan elevasi jembatan atau menggunakan desain melengkung sehingga tidak lagi membutuhkan mekanisme tersebut.
Menurutnya, kajian teknis seperti ini seharusnya dapat segera disiapkan oleh dinas terkait bersama pihak kementerian di daerah. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menentukan langkah pembangunan selanjutnya.
Selain itu, Edi juga menilai pemerintah daerah perlu lebih aktif mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah program percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah.
Ia menegaskan bahwa upaya tersebut bukan berarti menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat, melainkan memanfaatkan peluang pendanaan nasional untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur strategis di daerah.
Edi juga menambahkan bahwa penggunaan dana dari APBN tidak akan mengubah status kepemilikan aset. Menurutnya, Jembatan Emas tetap harus tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih lanjut, ia menilai keberfungsian jembatan tersebut sangat penting bagi pengembangan kawasan timur Pulau Bangka yang memiliki potensi ekonomi cukup besar.
Di wilayah itu saat ini telah berkembang berbagai fasilitas penting, salah satunya RSUP Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan menjadi pusat aktivitas baru masyarakat. Namun tanpa dukungan konektivitas yang baik, potensi pertumbuhan kawasan tersebut akan sulit berkembang secara maksimal.
Karena itu, Edi menegaskan bahwa persoalan Jembatan Emas seharusnya tidak lagi dipandang semata sebagai proyek konstruksi, tetapi sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi wilayah.
Ia menilai jika jembatan tersebut dapat kembali berfungsi dengan baik, maka aktivitas ekonomi di kawasan timur Pulau Bangka juga akan ikut bergerak dan berkembang.
Edi menegaskan bahwa percepatan penyelesaian masalah ini perlu menjadi prioritas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD akan terus mendorong dari sisi kebijakan serta fungsi pengawasan, sementara pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak cepat dalam mengambil langkah eksekusi.
Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada langkah konkret yang diambil, setidaknya keputusan terkait desain teknis serta skema pembiayaan sudah ditetapkan. Sebab, semakin lama jembatan tersebut tidak berfungsi optimal, semakin besar pula potensi ekonomi yang hilang bagi masyarakat Bangka Belitung.
(*/Gunawan).







