Ketua DPRD Babel Terima Audiensi Habaib dan Tokoh Umat Tolak Board of Peace

Bangka Belitung, infoberitababel.com – Habaib, asatidz, dan tokoh umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) menyatakan sikap tegas menolak Board of Peace (BoP) serta menyerukan dukungan terhadap pembebasan Palestina. Sikap tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, yang juga didampingi Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, Kamis (5/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk penolakan terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP serta penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina.

Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya menerima aspirasi tersebut dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat karena kebijakan tersebut berada di tingkat nasional.

“Ada beberapa tadi sudah dibaca, tugas kami meneruskan. Karena mengapa? Ini kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung,” ujar Didit Srigusjaya.

Ia menegaskan DPRD Babel berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi para ulama dan tokoh umat tersebut secara langsung ke pemerintah pusat.

“Tetap kami sampaikan aspirasi-aspirasi para ulama dan habaib, ada beberapa poin, insyaallah akan kami antar langsung kepada DPR RI dan ke Sekretariat Negara,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Bangka Belitung, Ustaz Rasyid Ridho menegaskan penolakan Board of Peace sebagai instrumen intervensi asing.

“Kami memandang BoP bukan solusi damai yang adil, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza. Perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan, adalah ilusi yang menyesatkan,” ucap Rasyid.

Pihaknya juga mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, untuk segera keluar dari BoP.

Langkah ini diungkapkannya sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta komitmen konstitusional untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.

“Keanggotaan dalam BoP dipandang sebagai keberpihakan terhadap kepentingan penjajah dan bertentangan, dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina,” bebernya.

Lalu menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, agar tidak mengirimkan Tentara Nasional Indonesia ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat.

Pihaknya juga berharap Presiden Republik Indonesia untuk segera memutuskan semua hubungan, termasuk hubungan dagang yang tidak setara antara Indonesia dan Amerika.

Ustaz Rasyid Ridho juga menyoroti ormas Islam yang sebelumnya mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP, agar menarik dukungan tersebut dan mengeluarkan pernyataan baru yang mendesak pemerintah untuk keluar dari BoP.

“Mengingatkan para pemimpin negeri-negeri lslam, agar tidak berpihak kepada Amerika penjajah. Keterlibatan dalam struktur yang dikendalikan kekuatan penjajah, merupakan penyimpangan dari kewajiban melindungi umat,” ungkapnya.

(*/Gunawan).