Dalam RKUA-PPAS, DPRD Babel Soroti Pendapatan APBD Perubahan 2025 Realisasi Cuma Sentuh 45 Persen

Bangka Belitung, infoberitababel.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti sejumlah catatan penting dalam rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan APBD 2025 yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (25/07/2025).

Salah satu perhatian utama datang dari Pimpinan Rapat Badan Anggaran sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Eddy Iskandar, yang mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga pertengahan tahun ini baru mencapai 45 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan perlunya akselerasi kerja dari seluruh jajaran pemerintah daerah agar sisa waktu tahun anggaran tidak terbuang percuma.

“Pendapatan yang baru terealisasi 45 persen itu harus jadi peringatan. Masih ada waktu beberapa hari, tapi harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak berdampak ke program-program yang sudah dirancang,” ujar Eddy Iskandar.

Dirinya juga menyoroti program pemutihan pajak yang dinilai belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan.

“Pemutihan pajak belum optimal. Targetnya belum terlihat hasil nyata. Harus ada langkah cepat dan tepat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menyampaikan kritik tajam terhadap rentang target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam RKUA-PPAS tahun anggaran mendatang. Target yang dipatok berkisar antara 2,69 persen hingga 4,46 persen dinilai terlalu longgar dan tidak mencerminkan arah kebijakan yang jelas.

“Kalau targetnya terlalu lebar begitu, evaluasinya jadi sulit. Ini bukan cuma soal angka, tapi tentang arah pembangunan dan tolak ukur keberhasilan. Target seperti itu berisiko dimanfaatkan untuk mengklaim keberhasilan semu,” tegas Edi.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya bisa lebih presisi dalam menetapkan indikator ekonomi agar dapat menjadi panduan kebijakan yang terukur, terarah, dan mudah dipertanggungjawabkan ke publik.

Rapat Badan Anggaran dijadwalkan akan kembali dilanjutkan usai salat Jumat, untuk memfinalisasi hasil pembahasan dan memastikan seluruh masukan legislatif dapat tertuang dalam kebijakan anggaran yang lebih realistis dan berdampak nyata bagi masyarakat.

(*/Gunawan).