Sebagai dari Tugas Penjagaan Negara, Batalyon Infanteri TP 845/KS bersama Kodim 0414/Belitung Amankan Aksi Unjuk Rasa Penambang di PT Timah Tbk Belitung Timur

Belitung Timur, sidhiberita.com – Batalyon Infanteri TP 845/Ksatria Satam bersama Kodim 0414/Belitung ikut ambil peran sebagai bagian dari tugas Penjagaan Negara aksi unjuk rasa para penambang timah yang berlangsung di kawasan PT. Timah Tbk, Belitung Timur.

Tugas pengamanan Institusi TNI AD ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga keamanan dan mengamankan masyarakat serta melindungi Objek Vital dari ancaman pihak tertentu agar situasi tetap kondusif.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat, 7 Agustus 2026, dipicu oleh belum diterbitkannya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah untuk wilayah Belitung dan Belitung Timur yang dianggap sebagai salah satu Substansi.

Belum diterbitkannya persetujuan RKAB tersebut menjadi salah satu faktor terhambatnya penyerapan hasil produksi timah dari melalui Mitra masyarakat resmi PT Timah, sehingga pembayaran hasil penjualan kepada para penambang ikut mengalami keterlambatan.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan dikalangan warga penambang dimana kesehariannya sebagian besar menggantungkan mata pencaharian dari kerja tambang timah dan hasil penjualan menghasilkan timah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, ribuan masyarakat penambang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wastam PT Timah dan Gudang Bijih Timah (GBT) Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

Menyikapi perkembangan situasi di lapangan, Komandan Korem 045/Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi, Komandan Kodim 0414/Belitung, Letkol Inf Rahman Safi’i Tanjung, dan Komandan Yonif TP 845/Ksatria Satam, Letkol Inf Barlian Prabowo, untuk segera mengambil langkah pengamanan yang mengukur guna mencegah meluasnya gangguan keamanan serta meminimalkan potensi terhadap kerugian masyarakat aset Negara dan.

“Menindaklanjuti perintah tersebut, Yonif TP 845/Ksatria Satam segera mengerahkan Prajurit untuk melakukan pengamanan di kawasan Gudang Bijih Timah (GBT) Gantung PT Timah. Pelaksanaan pengamanan dilakukan atas permintaan PT Timah dalam rangka pengamanan Objek Vital, mengingat PT Timah merupakan salah satu objek strategis nasional yang memerlukan perlindungan terhadap potensi gangguan keamanan,” tegasnya.

Pengerahan prajurit TNI AD ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan-undangan mengenai tugas TNI dalam membantu pengamanan objek vital nasional.

“Dalam pelaksanaan pengamanan, Yonif TP 845/Ksatria Satam bekerja sama dengan personel Kodim 0414/Belitung. Seluruh personel melaksanakan tugas dengan mengukur, mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional sesuai Arahan Danrem 045/Garuda Jaya agar setiap tindakan pengamanan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus menjaga situasi keamanan dan menjaga tetap kondusif,” ungkapnya lagi.

Pasca pelaksanaan aksi unjuk rasa, Kodim 0414/Belitung bersama Yonif TP 845/Ksatria Satam tetap menyiagakan personel untuk melakukan pengamanan pada sejumlah objek vital PT Timah di wilayah Belitung dan Belitung Timur, meliputi Gudang Bijih Timah (GBT) Gantung serta 15 (lima belas) Stasiun Pengumpul (STP) PT Timah.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan lanjutan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dan para penambang

Komandan Kodim 0414/Belitung, Letkol Inf Rahman Safi’i Tanjung, mengajak seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah Belitung dan Belitung Timur serta mengedepankan penyelesaian setiap permasalahan melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif.

Yonif TP 845/Ksatria Satam dan Kodim 0414/Belitung menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Timah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan objek vital serta menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Di sisi lain, aspirasi masyarakat tetap disampaikan sepanjang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepentingan masyarakat, stabilitas keamanan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi berjalan secara seimbang.

(*/Luise).