Bangka Belitung, infoberitababel.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Pemerintah Provinsi Babel segera menindaklanjuti dan menuntaskan seluruh rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, diruang rapat Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Iskandar, usai Rapat Paripurna DPRD Babel dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2025 .
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian ini menjadi yang kesembilan kali secara berturut-turut diraih Pemprov Babel.
Edi mengapresiasi raihan tersebut karena menunjukkan tata kelola keuangan daerah berjalan dengan baik. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
“Kita bersyukur Pemprov Babel kembali memperoleh opini WTP. Ini prestasi yang patut diapresiasi karena sudah sembilan kali berturut-turut. Namun rekomendasi yang diberikan BPK tetap harus menjadi perhatian serius,” kata Edi.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin kompleks sehingga kualitas tata kelola pemerintahan harus terus ditingkatkan.
“Secara umum pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan baik. Tetapi tentu harus terus diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan,” ujarnya.
Edi menegaskan DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD juga akan melakukan pengawasan agar seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
“Kami akan membahasnya bersama pemerintah daerah dan memastikan rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti serta dituntaskan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Ada beberapa rekomendasi dari BPK dan itu akan segera kami selesaikan. Mudah-mudahan tahun depan hasilnya lebih baik lagi,” kata Hidayat.
Ia menegaskan Pemprov Babel akan terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
(*/Gunawan).







